Kesejahteraan Prajurit tempo doloe

images_q=tbn_oj6bGFfk0268rM_i6Tidak ada harapan muluk-muluk bagi Prajurit Satu (Pratu) Antok, bukan nama sebenarnya, ketika memutuskan bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Selama beberapa lama ia menjadi buruh tidak tetap di Astra.

Namun, karena nasibnya belum menentu ia akhirnya ikut tes Sekolah Calon Bintara (Secaba). “Bagaimana lagi ya, Mas. Zaman susah seperti sekarang ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan,” kata Antok yang telah empat tahun berada di kesatuannya.

Ia sangat menyadari bahwa gaji seorang tentara pas-pasan, fasilitas seadanya, sementara tuntutan tugas sangat berat. Sepanjang hari berlatih, malam harus hadir dalam apel, ke mana pun harus membawa surat jalan, setiap saat dalam keadaan siap dimobilisir. Kehidupan yang berat itu akan berlanjut sepanjang karier yang dijalani. Ia tidak bisa berharap dukungan dari keluarganya karena orangtuanya hanyalah seorang petani miskin di Jawa Tengah. “Meski pas-pasan, saya berusaha menyisihkan Rp. 20.000 – Rp. 30.000 untuk dikirim ke desa,” ujarnya.

Di tengah kehidupan yang cukup getir itu ia bercerita bahwa yang menjadi cita-cita prajurit seumur dia adalah mendapatkan mertua penduduk asli. “Lumayan kalau dapat satu kamar dengan mertua. Hitung-hitung tidak perlu keluar uang buat mengontrak rumah. Kalau kepepet, makan pun bisa numpang,” kata Antok.

Tempat tinggal merupakan persoalan yang paling dirasakan prajurit. Akibat fasilitas tidak cukup, sekitar 20 sampai 30 persen prajurit tidak kebagian tinggal di barak atau memperoleh perumahan. Sementara bila tinggal di luar kompleks, itu berarti uang kontrak, ongkos listrik, air bersih dan beaya transportasi. Mereka yang cukup beruntung memperoleh perumahan harus puas dengan kondisi seadanya dan ketika hampir pensiun, mereka pun cemas akan “diusir” sewaktu-waktu.

Gaji seorang prajurit TNI sebenarnya cukup bersaing bila dibanding gaji pegawai negeri lainnya, meski masih tetap dalam ukuran pas-pasan.

Seorang prajurit berpangkat kopral dua yang telah bekerja 12 tahun dengan seorang istri dan anak, memperoleh penghasilan Rp. 856.376. Rinciannya : gaji pokok Rp. 212.300, tunjangan istri Rp. 21.230, tunjangan anak Rp. 4.246, tunjangan beras Rp. 52.900, tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 255.700 dan uang lauk pauk Rp. 310.000.

Gaji kotor itu dipotong Rp. 87.677 untuk iuran pensiun, dana perbaikan kesehatan, tunjangan hari tua, beras (karena diberikan dalam bentuk natura), sumbangan wajib koperasi dan tabungan disiplin. Total yang dibawa pulang Rp. 768.699.

Lalu berapa gaji seorang jenderal ? Seorang jenderal bintang dua gajinya tidak lebih dari Rp. 1.600.000, termasuk tunjangan jabatan.

Sebenarnya, seorang prajurit juga berhak mendapatkan seragam dua setel per tahun. Pakaian pribadi, dari kaus dan celana dalam, kaus kaki, topi hingga tanda-tanda pangkat disediakan oleh negara.

Namun, menurut penuturan seorang perwira TNI Angkatan Laut, kenyataannya tidak selalu demikian. Nilai barang yang diterima kadang-kadang jauh di bawah harga pasar. Ia memberikan contoh, pada tahun 1990 sepasang sepatu dihargai Rp. 150.000, sedangkan sepatu serupa bisa dibeli di Pasar Senen dengan harga Rp. 17.000.

“Karena itu sebaiknya tunjangan beras, seragam dan lain-lain diberikan dalam bentuk uang dan langsung dialokasikan ke angkatan, tidak usah melalui Badan Perbekalan (Babek) TNI. Kalau langkah itu dilakukan, tanpa menaikkan anggaran pun kesejahteraan prajurit akan naik drastis,” ujarnya.
Bisnis yang Dibisniskan
Anggaran untuk kesejahteraan prajurit yang sangat minim, sebagaimana juga anggaran untuk operasinal dan pembelian senjata, merupakan alasan utama yang digunakan militer untuk berbisnis.

Gejala militer berbisnis bukan merupakan gejala yang muncul sejak Orde Baru saja, namun sudah muncul pada awal-awal masa kemerdekaan. Salah satunya adalah bisnis penyelundupan candu yang cepat menghasilkan dana yang banyak untuk pembelian senjata. Pada masa konsolidasi bisnis militer tahun 1950-an, Kolonel A. H. Nasution membentuk tujuh teritorium militer yang diberi wewenang menjalankan operasi gerilya dan mencari dukungan logistiknya sendiri.

Namun, bisnis yang dijalankan militer tidak jarang disimpangkan untuk keuntungan orang per orang.

Mutasi Panglima Divisi Diponegoro Kolonel Soeharto untuk menjalani pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) disebutkan sebagai salah satu contoh penyalahgunaan yang terjadi di masa itu. Ketika Soeharto sebagai pemimpin AD berkuasa sebagai Presiden, keterlibatan militer dalam bisnis dan politik semakin dikukuhkan. Anggaran militer yang amat terbatas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikembangkan sendiri oleh militer dalam imperium bisnisnya, baik untuk peningkatan kesejahteraan prajurit pun untuk mendukung pembelian senjata dan operasi-operasi militer.

Secara kelembagaan, jaringan bisnis dikembangkan melalui yayasan, koperasi, perseroan terbatas, pun dengan masuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Model Soeharto-Liem berkembang dengan pesat dalam bisnis tentara.

Surat kabar Nusantara edisi 27 Mei 1969, sebagaimana dikutip Richard Robinson, telah membuat kritik yang tajam. Disebutkan, “Keterlibatan militer dalam bisnis yang juga melibatkan pengusaha Cina hanya akan menyuburkan kolusi di Republik ini. Lagi pula, beberapa perusahaan negara yang dipimpin tentara terbukti kemudian justru mengalami kebangkrutan, sementara para pemimpinnya -yang notabene tentara- justru cenderung memperkaya diri sendiri”.

Peta seperti itu agaknya belum banyak berubah sampai sekarang. Seorang kolonel senior TNI AD menyatakan, ia tidak terlalu yakin apakah keberadaan yayasan-yayasan tersebut memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan prajurit secara menyeluruh.

“Seingat saya Yayasan Kartika Eka Paksi, sewaktu KSAD-nya Pak Edi Sudradjat, masing-masing batalyon pernah diberi Rp. 150 juta. Sebelum atau sesudah itu tidak ada lagi,” tuturnya.

Menurutnya, yayasan-yayasan yang dibentuk masing-masing angkatan kelulusan di Akademi Militer cukup menolong solidaritas satu angkatan. Bila banyak anggota angkatan yang menduduki jabatan tinggi, yayasan itu sangat kuat karena memperoleh banyak “upeti”. Akan tetapi, yayasan ini juga menjadi jalur promosi berdasarkan perkoncoan dan kadang-kadang untuk itu dibuat jabatan-jabatan baru.
Mandi Madu
Bersamaan semakin dalamnya keterlibatan militer dalam bisnis, nilai-nilai dalam korps tentara pun berubah. Status tidak hanya ditunjukkan dalam tanda-tanda pangkat atau bintang jasa. Simbol-simbol keberhasilan sebuah pencapaian kebendaan pun ikut ditampilkan. Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin berkuasa orang itu, mobil yang ditumpanginya pun semakin bagus. Jatah mobil seorang kolonel sedan 1.600 cc, sedangkan untuk seorang jenderal sedan 1.800 cc. Seorang komandan batalyon mobilnya kelas Sidekick, Komandan Korem Cherokee, panglima kodamnya Land Rover Discovery sampai mobil-mobil di atas Rp. 1,5 milyar.

Seorang jenderal TNI AD bahkan sampai memiliki 18 mobil termasuk untuk istri, anak dan para ajudannya. Sementara untuk ukuran seorang menteri yang “wajar” memiliki enam mobil. Panglima Kodam memiliki kekuasaan dan fasilitas yang jauh lebih wah dibandingkan seorang Kepala Kantor Wilayah sebuah departemen. Ajudan pejabat militer pun lebih banyak menikmati hak istimewa dibandingkan ajudan seorang menteri sipil.

“Gejala ke arah ini muncul sejak zaman Pak Benny. Dulu zaman Pak Jusuf dan komandan kompi sampai panglima, mobilnya sama, Jeep Willys seperti yang dipakai McArthur,” kata seorang perwira menengah AD. Pak Benny yang dimaksud adalah Jenderal L. B. Moerdani, sedangkan Pak Jusuf adalah Jenderal M. Jusuf. Keduanya pernah menjabat Panglima ABRI, masing-masing tahun 1983-1985 dan tahun 1978-1983.

Perbedaan-perbedaan seperti itu bahkan muncul pada saat TNI diperbantukan di Jakarta menangani berbagai aksi unjuk rasa dari menjelang Soeharto jatuh sampai terbentuknya pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Megawati Soekarnoputri. Sejumlah komandan mencari tambahan dengan bisnis keamanan. Ujungujungnya anak buahnya tidur berbulan-bulan di atas trotoar, komandannya tidur di hotel berbintang. “Dalam keadaan begitu bagaimana ia bisa mengendalikan pasukan,” tuturnya.

Campur tangan ‘politis’ dalam meritokrasi di tubuh militer juga sangat intens. campur tangan itu tidak hanya dalam penentuan perwira tinggi tetapi sampai tingkat kapten, bahkan sejak pendidikan di Akademi Militer. Suasana ini membuat prajurit TNI bersaing membuka gapaian ke atas. Bila komandannya hobi tenis, ia belajar tenis. Bila komandannya suka golf, ia berlatih golf. Penyesuaian diri itu bahkan sampai ke tingkat istri. Anak buah harus tahu bagaimana menyenangkan istri bosnya. Akibatnya, prajurit TNI sibuk dalam hal remeh-temeh seperti ini sehingga profesionalismenya dikesampingkan.

Anggota DPR Heri Akhmadi mengatakan, ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam tubuh TNI sebagian terjadi karena ada usaha-usaha untuk menumbuhkan iklim yang tidak sehat. Mereka yang berkuasa, menjadi pengurus yayasan atau dekat dengan pengurus yayasan mendapatkan keuntungan namun prajurit yang di lapangan tidak,” tuturnya.

Menurut peneliti LIPI Dr. Ikrar Nusa Bhakti, bukan hanya lambang-lambang kebendaan yang masuk dalam militer saat ini tetapi juga feodalisme yang belum ditemukan dalam tubuh militer era 1960-an. Seorang jenderal reformis sekalipun, kata Ikrar, tidak terlepas dari jor-joran dalam merek dan jumlah mobil.

“Pak Tyasno (Jenderal Tyasno Sudarto, KSAD — Red) bisa menyuruh prajurit-prajuritnya tidak demo menuntut peningkatan kesejahteraan. Namun kalau komandan-komandan mereka berlimpah ruah, sementara yang di bawah diterlantarkan, jangan kaget bila disiplin prajurit sangat rendah,” kata Ikrar.
Diaudit dulu
Sebelum menuntut pemerintah menaikkan anggaran kesejahteraan bagi militer, sebaiknya TNI berbenah diri ke dalam terlebih dulu. Termasuk dalam hal ini membenahi kembali yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga bisnis yang secara sah dimiliki oleh TNI. Menurut Ikrar, laporan hasil akhir yayasan selalu zero. “Tidak jelas berapa yang dialokasikan untuk prajurit atau untuk pejabat-pejabat militernya,” kata Ikrar.

Oleh karena itu, menurut Ikrar, sebelum akhirnya yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga bisnis yang dilola TNI diserahkan kepada negara, sebaiknya sementara waktu dilola untuk kesejahteraan prajurit secara menyeluruh. Untuk itu perlu dilakukan audit publik terhadap seluruh yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga bisnis yang dilola TNI.

Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Letjen Agus Wirahadikusumah telah memulai langkah yang baik untuk itu. Ia mengundang akuntan publik mengaudit Yayasan Dharma Putra Kostrad. “Setelah itu akan disusun sistem pelolaan dan perencanaan anggaran bukan anggaran, sebagai unsur pmbantu dana yang dianggarkan pemerintah,” kata Agus.

Namun, secara jangka panjang, semua kebutuhan militer harus dipenuhi negara, baik kesejahteraan prajurit, kebutuhan operasi, maupun pengembangan persenjataan. Hak anggaran dalam masalah pertahanan harus berada di bawah kendali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tidak boleh diserahkan kepada militer sendiri.

Dengan demikian setiap anggaran dan langkah yang dibuat militer memiliki akuntabilitas publik, kecuali dalam operasi-operasi yang tinggi tingkat kerahasiaannya, karena alasan keselamatan negara.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: